ANTARA IZIN PERTAMBANGAN DENGAN KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN

       INDONESIA mengenal dua asosiasi perusahaan tambang mineral, yakni Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association atau IMA) dan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo). Meski sama-sama perusahaan tambang mineral, anggota dua kelompok ini agak berbeda. Satu kelompok, IMA, beranggotakan para pemegang kontrak karya, yang sebagian merupakan perusa- haan raksasa asing, antara lain PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Sedangkan Apemindo banyak berisi perusahaan tambang kecil lokal yang bekerja di bawah dokumen surat izin usaha pertambangan.

       Apemindo merasa nasibnya lebih terombang-ambing dibanding para pemegang kontrak karya. Direktur Eksekutif Apemindo Ladjiman Damanik mengatakan pemerintah bisa mengubah, bahkan mencabut, izin usaha mereka sewaktu-waktu. “Ya, seperti soal pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 (tentang Mineral dan

Batu Bara), kami secara otomatis ikut aturan undang-undang,” ucapnya. Sementara itu, menurut Ladjiman, jika ingin mengubah isi kontrak karya, pemerintah harus membujuk perusahaan pemegang kontrak karya karena kedudukannya sejajar dengan pemerintah. “Iya kalau mereka mau,” katanya. “Kalau mereka tidak mau dengan alasan yang masuk akal, bisa-bisa berujung ke Dengan kontrak karya, perusahaan asing mendapat semacam jaminan. Patut diingat, pemerintah Indonesia pernah menjalankan kebijakan nasionalisasi.

       Setelah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dilansir pada 2009, kontrak karya memang tidak lagi diterbitkan. Sebagai gantinya, diberlakukan sistem izin, yang dikeluarkan bupati. Tapi pemegang kontrak karya masih bisa bekerja sampai kontrak berakhir. Hanya, pasalnya mesti disesuaikan dengan undang-undang baru itu. Itu sebabnya, Ladjiman setuju dengan renegosiasi agar kedudukan para pemegang kontrak karya tidak berbeda jauh dengan para anggota asosiasinya, yang memegang surat izin usaha pertambangan. Ia, misalnya, mendukung pembatasan lahan maksimal 25 ribu hektare. “Jika pengurangan lahan itu berhasil, antara pemegang izin usaha pertambangan dan perusahaan yang melakukan kontrak karya dengan pemerintah tak memiliki perbedaan nilai bisnis yang terlalu mencolok,” katanya.

      Posisi ini berkebalikan dengan IMA. Direktur Eksekutif IMA Syaril A.B. mengeluhkan pembatasan ini. “Kami sudah investasi begitu banyak, tapi hanya dapat 25 hektare,” katanya.  (pengadilan) arbitrase, kan?” Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan kontrak sesuai dengan namanya memang mesti disepakati oleh kedua belah pihak. Ini sangat berbeda dengan izin, yang bisa dicabut atau diubah se-waktu-waktu. “Jika pemerintah memutus izin, hal itu mudah karena kewenangan pemerintah menerbitkan dan mencabut izin suatu usaha dilindungi undang-undang,” katanya.

      Kebijakan kontrak karya mulai diberlakukan Indonesia pada awal Orde Baru. Freeport adalah satu salah perusahaan pertama yang menandatangani kontrak karya tambang dengan pemerintah Indonesia. Tujuan kontrak karya saat itu sederhana: menarik investasi asing.

Kontrak di negeri Emas Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya emas sejak ratusan, bahkan ribuan, tahun silam. Tidak mengherankan, banyak tambang emas di tanah ini. Bahkan salah satunya, dikelola PT Freeport Indonesia, merupakan tambang emas terbesar dunia.

       Tambang-tambang emas yang besar ini dikelola dengan pola kontrak karya. Pemerintah memberi kontrak perusahaan tambang untuk menggali emas serta mineral dan batu bara di tanah ini. Kontrak tidak boleh dibatalkan atau diubah secara sepihak. Sebagai gantinya, pemerintah mendapatkan pajak dan royalti. Berikut ini daftar sebagian pemegang kontrak karya per Desember 2012.

1 .7 0 0 

hektare (19 ribu hektare kontrak terpisah)

ensbury  Kalteng mining  ( placer)

10 

ribu hektare

12

ribu hektare

Kasongan bumi Kencana

natarang mining

11

ribu hektare

galuh cempaKa

87 

ribu hektare

58 

ribu hektare

j resources bolaang mongondow

82 

ribu hektare

 tambang mas  sangihe

59 8 

hektare (30 ribu hektare kontrak terpisah)

tambang tondanonusajaya

4 52 

hektare

newmont minahasaraya

19 0 

ribu hektare (termasuk di sulawesi selatan dan tengah)

Vale Indones Ia newmont

nusa tenggara

28 

ribu hektare

nusa halmahera minerals

10 

ribu hektare (blok a)

Freeport Indonesia

19 9 

ribu hektare

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.